RSS

Modal Sosial, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal

28 Nov

by : Sutoro Eko2

Di antara hukum-hukum yang mengendalikan masyarakat, ada sebuah hukum yang lebih tepat dan jelas ketimbang hukum-hukum lainnya. Jika manusia ingin tetap atau ingin menjadi beradab, maka “seni untuk hidup bergaul bersama” harus tumbuh dan disempurnakan sesuai dengan peningkatan persamaan kondisi.(Alexis de Tocqueville)

Sejak dekade 1970-an desentralisasi telah menjadi sebuah komitmen global di muka bumi. Di banyak negara berkembang desentralisasi mengalami penyebaran secara luas karena berbagai alasan: datangnya sistem politik multi partai di Afrika, pendalaman demokratisasi lokal di Amerika Latin, transisi dari ekonomi komando ke ekonomi pasar di Eropa Timur maupun Cina, kebutuhan untuk memperbaiki pelayanan publik di Asia Timur, tantangan akan diversitas etnis dan geografis di Asia Selatan, ketegangan etnis di banyak negara, dan juga sebagai jawaban atas kegagalan pemerintah pusat memberikan layanan publik yang lebih efektif (Jennie Litvack, Junaid Ahmad dan Richard Bird , 1998)

Di Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah sebenarnya sudah lama menjadi komitmen seluruh elemen bangsa. Sejak awal kemerdekaan para pendiri bangsa menganjurkan penerapan desentralisasi sebagai sebuah solusi permanen atas pemerintahan dan keragaman masyarakat. Selama satu dekade pasca kemerdekaan republik ini tengah belajar menerapkan desentralisasi dan demokrasi dengan cukup baik, tetapi kemudian keduanya diberangus oleh rezim yang sentralistik dan otoritarian. Sentralisasi jauh lebih kuat dan permanen selama tiga dekade pada masa Orde Baru, meskipun di atas kertas rezim ini menerapkan perangkat desentralisasi: UU No. 5/1974 dan UU No. 5/1979.

Ketika transisi menuju demokrasi dimulai, menyusul bangkrutnya Orde Baru, semangat desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan. Undang-undang lama dihapuskan dan kemudian digantikan oleh UU No. 22/1999, yang lebih “konkret” dan sedikit-banyak mempunyai semangat desentralisasi dan demokrasi lokal. Desentralisasi dalam konteks Indonesia diyakini sebagai sebuah cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis, menghargai berbagai keragaman lokal, menghormati dan mengembangkan potensi penghidupan masyarakat lokal, serta memelihara integrasi nasional.

download Journal

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 28, 2008 in E - Book

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: