RSS

Dendeng Abon Oplosan Babi

Keterlaluan cara orang cari uang sekarang, segala cara digunakan, ga peduli halal atau haram…Ditemukan di empat kota Jakarta, Surabaya, Semarang dan Bandung dendeng/abon sapi yg di campur dengan daging babi, daging babi harga nya sekitar Rp. 18.000,- harga daging babi yang murah itulah mungkin menyebabkan pengusaha yang tak bertanggung jawab mencampur nya ke daging sapi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendapati lima merek abon/dendeng dari bahan daging babi yang dijual di pasar. Abon itu diberi label produk olahan daging sapi, sehingga banyak konsumen yang tidak menetahui. Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 16, 2009 in Info Baru

 

(MONOGRAFI) PROFIL KABUPATEN / KOTA BANDUNG

vw292hlidx1636y1063z11sgalKota Bandung yang terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Jawa Barat. Lokasi Kota Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan Iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk. Temperatur rata-rata 23,10 C, curah hujan rata-rata 204,11 mm, dan jumlah hari hujan rata-rata 18 hari per bulannya (keadaan tahun 2001). Dominasi penggunaan lahan di kota Bandung adalah tanah pekarangan dengan prosentase 56,76% atau seluas 9.487 Ha. Lahan sawah seluas 1.290 Ha atau 12,73%. laut (dpl), titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dan terendah di sebelah Selatan 675 meter di atas permukaan laut. Read the rest of this entry »

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada April 3, 2009 in E - Book

 

(MONOGRAFI) PROFIL KABUPATEN / KOTA

KOTA TARAKAN

tarakan1Asal mula penamaan Tarakan berasal dari bahasa Tidung (suku/kaum nelayan), yaitu ‘tarak’ yang berarti bertemu dan ‘ngakan’ berarti makan. Jadi, tarakan bermakna adalah tempat bertemunya para nelayan unutk beristirahat mekan, maupun untuk keperluan lainnya. Kota ini pada awalnya adalah perkampungan kecil para nelayan, kemudian berkembang menjadi kota setelah diketemukan dan dieksploitasi sumber-sumber minyak buminya pada tahun 1896 oleh perusahaan perminyakan milik Pemerintah Hindia Belanda Bataafsche Pettroleum Maatschappij (BPM). Read the rest of this entry »

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada April 3, 2009 in uncatagori

 

Statistik: Regresi Linier

Udah taukan mata kuliah yang paling banyak disegani atau dapat dikatakan sedikit peminatnya….yach anda benar itulah STATISTIK….namun kadang apabila ditekuni mata kuliah ini bisa menjadi hoby seseorang karena mengasyikkan juga, sedikit trik apabila kita ingin mengetahui secara cepat dan pasti untuk mengetahui hubungan korelasi x dan y dengan menggunakan korelasi Pearson. Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 28, 2009 in Campus

 

Fire Sale Sudah Menyerang Kita…, Fire Sale Bukan Cerita Film Belaka

Pernah Nonton Film Die Hard 4…? Sudah Pastinya, Ketika saya selesai menonton film tersebut seperti biasa saya selalu bilang achh cuma film… Tapi entah kenapa film ini membuat saya jadi berfikir mungkinkah ini benar2 bisa terjadi…setelah merenung begitu lama,saya menemukan kenyataan Lha ternyata fire sale itu sudah mulai menyerang bangsa kita, tepatnya indonesia. Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 28, 2009 in Info Baru

 

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia [IPM] Wilayah Kalimantan

Peningkatan Indeks Prestasi Manusia (IPM) berhubungan langsung dengan perbaikan indikator-indikator sosial, misalnya, angka melek huruf dewasa, angka kematian bayi, perbaikan IPM juga diiringi oleh berkurangnya kemiskinan yang mana angka kemiskinan pendapatan juga tidak dapat mengungkapkan kenyataan bahwa seseorang dapat jatuh miskin bukan saja karena tidak memiliki pendapatan yang cukup, tapi karena tertinggal dalam banyak hal. Misalnya tertinggal dalam hal pendidikan, memiliki tingkat kesehatan yang buruk, atau hidup di lingkungan yang tidak aman. Ketertinggalan semacam ini tergambarsecara lebih utuh dalam Indeks Kemiskinan Manusia (IKM).

Menurut data BPS rata-rata IPM Indonesia tahun 2002 adalah 66, walau angka ini menyimpan suatu variasi antar dearah yang cukup tinggi yang terentang antara 76 di Jakarta Timur hingga 47 di Kabupaten Jayawijaya di Papua. IPM Indonesia merangkak naik dengan stabil sampai pertengahan tahun 1990-an.

Kemudian setelah tahun 1996, menurut data BPS, IPM Indonesia merosot tajam – walaupun menurut LPM global indeks Indonesia terus naik sampai tahun 2001. Estimasi BPS juga memperlihatkan fluktuasi yang lebih besar karena perhitungan BPS menggunakan ukuran pendapatan yang berbeda. LPM global menggunakan PDB per kapita berdasarkan catatan keuangan nasional sementara BPS menggunakan konsumsi atau belanja rumah tangga berdasarkan survei rumah rumah tangga sampel, yang mengungkapkan dengan lebih baik hal-hal nyata yang dialami oleh kelompok-kelompok berpendapatan rendah.

Apabila dilihat per kab/kota pada masing-masing provinsi di Indonesia, perbedaan tidak hanya berhenti pada variasi IPM antara berbagai daerah di Indonesia, karena tingkat kemajuan pun juga berbeda-beda. Sebagian besarkabupaten mengalami kemajuan antara tahun 1999 sampai tahun 2002, tetapi 18 kabupaten mengalami penurunan IPM (Gambar 1). Kebanyakan daerah yang mengalami penurunan ini berada di Maluku dan Papua – empat di Maluku dan Maluku Utara dan tujuh di Papua. Di Papua faktor penyebab utamanya adalahmerosotnya tingkat pendidikan dan pendapatan. Untuk Maluku dua faktor yang turut menyumbang kemerosotan ini adalah turunnya usia harapan hidup dan pendapatan riil yang disebabkan oleh konflik sosial di daerah tersebut.

Download IPM Kalimantan

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 10, 2008 in E - Book

 

SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat local dalam mempertahan kehidupannnya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat local dalam mengelola lingkungan dan tanah
mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub sisten antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup
masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengekploitasi sumber daya alam yang ada.

Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan di negara negara kawasan Eropa
ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Salah satu harapan agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling bawah, ternyata banyak rakyat di lapisan bawah tidak selalu dapat menikmati cucuran hasil pembangunan yang diharapkan itu. Bahkan di kebanyakan negara negara yang sedang berkembang, kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar. Dari pengalaman ini, akhirnya dikembangkan berbagai alternatif terhadap konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia pelakunya.

Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep, ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk
membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Menurut Guru Besar, FE UGM ( alm ) Prof. Dr. Mubyarto, sistem Ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh – sungguhpada ekonomi rakyat Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring ( network ) yang menghubung – hubungkan
sentra – sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya  jejaring pasar domestik diantara sentara dan pelaku usaha masyarakat.

Sebagai suatu jejaringan, ekonomi kerakyatan diusahakan untuk siap bersaing dalam era globalisasi, dengan cara mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen yang paling canggih sebagaimana dimiliki oleh lembaga “ lembaga bisnis internasional, Ekonomi kerakyatan dengan sistem kepemilikan koperasi dan publik. Ekomomi kerakyatan sebagai antitesa dari paradigma ekonomi konglomerasi berbasis produksi masal ala Taylorism. Dengan demikian Ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi jaringan harus mengadopsi teknologi tinggi sebagai faktor pemberi nilai tambah terbesar dari proses ekonomi itu sendiri. Faktor skala ekonomi dan efisien yang akan menjadi dasar kompetisi bebas menuntut keterlibatan jaringan ekonomi rakyat, yakni berbagai sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat, skala besar kemandirian ekonomi rakyat, skala besar dengan pola pengelolaan yang menganut model siklus terpendek dalam bentuk yang sering disebut dengan pembeli .

Berkaitan dengan uraian diatas, agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, sejumlah agenda konkret ekonomi kerakyatan harus segera diangkat kepermukaan. Secara garis besar ada lima agenda pokok ekonomi kerakyatan yang harus segera diperjuangkan. Kelima agenda tersebut merupakan inti dari poitik ekonomi kerakyatan dan menjadi titik masuk ( entry point) bagi terselenggarakannya system ekonomi kerakyatan dalam jangka panjang =
Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya;  Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme ; persaingan yang berkeadilan ( fair competition) ; Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah.;  Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap ; Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan.

Yang perlu dicermati peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomatif, melainkan pada paradigma fondasi. Artinya, peningkatan kesejahteraan tak lagi bertumpu pada
dominasi pemerintah pusat, modal asing dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, usaha pertanian rakyat sera peran koperasi sejati, yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat
merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan dibawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.
Yang menjadi masalah, struktur kelembagaan politik dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat komunitas yang ada saat ini adalah lebih merupakan alat control birokrasi terhadap masyarakat. Tidak mungkin ekonomi kerakyatan di wujudkan tanpa restrukturisasi kelembagaan politik di tingkat Distrik. Dengan demikian persoalan pengembangan
ekonomi rakyat juga tidak terlepas dari kelembagaan politik di tingkat Distrik. Untuk itu mesti tercipta iklim politik yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat. Di tingkat kampung dan Distrik bisadimulai dengan pendemokrasian pratana sosial politik, agar benar-benar yang inklusif dan partisiporis di tingkat Distrik untuk menjadi partner dan penekan birokrasi kampung dan Distrik agar memenuhi kebutuhan pembangunan rakyat.

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Desember 10, 2008 in E - Book

 
 
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.